Pelaihari - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, y
Pelaihari - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, (22/12/2025).
Kegiatan ini dipimpin oleh Masturi, S.STP Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Laut, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tanah Laut dan perangkat daerah terkait.
Dalam rakor tersebut, Masturi menekankan pentingnya langkah konkret pengendalian inflasi daerah, khususnya pada komoditas pangan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga.
Salah satu rekomendasi utama yang disampaikan adalah mengoptimalkan kembali penggilingan beras di daerah. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merekomendasikan agar penggilingan beras difasilitasi satu kali lagi oleh Dinas Perdagangan untuk melaksanakan operasi pasar terakhir pada tahun anggaran berjalan.
Operasi pasar tersebut akan difokuskan pada titik-titik sekitar pasar harian, dengan prioritas komoditas dengan volume konsumsi terbesar, yaitu beras dan bawang merah, sebagai langkah lanjutan pengendalian inflasi.- Business matching ini akan melibatkan 13-14 dapur SPBG/MBG yang masih aktif. Dalam satu dapur SPBG terdapat dua entitas pengelola, yaitu kepala SPBG dan mitra pemilik dapur, yang keduanya akan diundang karena memiliki peran berbeda dalam pengambilan keputusan pengadaan bahan baku pangan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendorong perubahan pola belanja dapur SPBG agar lebih mengutamakan produk pangan lokal, sekaligus mendukung gerakan menanam yang direncanakan mulai bulan depan.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, Masturi menyampaikan bahwa masih ditemukan bahan pangan yang sebenarnya tersedia di daerah, namun justru didatangkan dari luar wilayah. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas harga, serta menimbulkan risiko kesehatan hewan dan tanaman.
Business matching dengan 14 dapur MBG dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Saat ini tercatat sebanyak 12.172 penerima manfaat MBG di Kabupaten Tanah Laut. Pemerintah daerah akan melakukan intervensi bertahap, khususnya dalam periode dua mingguan, guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.
Melalui rakor ini, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin kuat, sehingga pengendalian inflasi daerah dapat berjalan lebih efektif serta mendukung program nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah. (Diskominfostasan Tala)
