Plt. Kepala Bapenda Tala, Akhmad Hairin mengungkapkan latar belakang adanya PKS ini. Ia berharap data kependudukan dari Disdukcapil dapat membantu kinerja Bapenda dalam optimalisasi pendapatan daerah melalui wajib pajak.

\"Memang ada ditemukan para pelaku usaha yang melakukan aktivitas usahanya di Tala, namun membayar pajaknya justru di daerah lain. Tentu, PKS ini menjadi langkah kita agar mereka dapat membayarkan pajaknya di Tala,\" papar Khairin.

Kepala Disdukcapil Tala, Hj. Norhayati mengatakan adanya perjanjian ini dapat semakin memperkuat validasi data bagi wajib pajak di Tala. Ia pun berharap Bapenda semakin mudah mengontrol pembayaran yang dilakukan oleh para wajib pajak.

\"Adanya PKS ini membuat Bapenda dapat mengakses sendiri data kependudukan yang terkait wajib pajak hingga retribusi. Dengan begitu, Bapenda dapat mengontrol kapanpun dan dimanapun selama data yang dibutuhkan memang ada,\" sambung Norhayati.

Selain penandatanganan PKS oleh para pimpinan pada kedua SKPD ini, penandatanganan juga disusul oleh kepala bidang dan pejabat fungsional yang menangani serta operator dari Bapenda.

Diketahui, fungsi data kependudukan dari Disdukcapil ini nyatanya tidak hanya menjadi penunjang kinerja Bapenda saja. Pada beberapa hari sebelumnya, Disdukcapil juga menggelar beberapa PKS dengan berbagai SKPD Lingkup Pemkab Tala diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (Diskominfo Tala)